Rapuh Sejak Fondasi* (Esai Ekonomi Politik)

Tinggalkan komentar

Februari 13, 2014 oleh sabiq carebesth

1896991_10201682105309713_600312072_n

Oleh: Sabiq Carebesth**

Pertumbuhan ekonomi dalam dua periode pemerintahan cenderung mengorbankan pemerataan. Pembaharuan agraria secara konsisten, reformulasi distribusi modal, dan pemihakan sektor pertanian secara luas sebagai landasan pembangunan jangka panjang, secara substansial sama sekali tidak jalan. Akibatnya, bangsa ini harus menanggung beban yang kian berat dalam transformasi masyarakat miskin kepada kesejahteraan sosial yang adil dan modern.

Beban yang kian berat terutama bersumber dari tiga persoalan. Pertama: kemiskinan yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dan keparahan nyaris diambang batas aman, kedua: kebijakan konstitusional yang pro korporasi; liberalisasi dalam segala unit ekonomi politik dengan pada saat yang sama pondasi pembangunan dan kepentingan nasional kita dibiarkan rapuh dan cenderung tak memiliki rencana visioner. Beban ketiga: adalah beban historis ketimpangan penguasaan dan pemilikan sumber daya agraria di Indonesia.

Beban struktural berupa kemiskinan dan deregulasi konstitusi seperti tersebut di atas membuatuhkan tidak hanya aturan fungsional, tetapi kehendak politik di level negara untuk “campur tangan” mengatur ruang-ruang strategis ekonomi dan politik, tak boleh lagi ada cerita melepaskan rakyat untuk berkompetisi sendiri dengan korporasi.
Target kemandirian dan kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah cenderung sebatas wacana dan hanya fokus pada peningkatan produksi sesaat untuk kepentingan perdagangan. Sementara, aspek jangka panjang, seperti agenda pembaruan agraria dan penyelesaian konflik tanah, tidak pernah ditengok.

Di tengah optimisme yang membumbung dari “surplus ekonomi” yang mungkin didapat dari paket liberalisasi perdagangan pasca putaran WTO (World Trade Organization) di Bali, penurunan angka kemiskinan nyatanya justru berjalan lambat dan parah. Ibarat lagu, yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya; kesenjangan antar penduduk miskin kian melebar dan daya beli kelompok miskin pun kian rendah. Kurun antara Maret 2007-Maret 2013, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin hanya 0,87 persen per tahun. Bahkan pada tahun terakhir, hanya 0,59 persen.
Laju peningkatan harga-harga (inflasi) berkontribusi besar pada lambatnya penurunan kemiskinan. Ironisnya, sepanjang 2012, tingkat inflasi wilayah pedesaan lebih tinggi (5,08 persen) dibandingkan inflasi nasional (4,3 persen). Tak heran bila kemudian sensus Pertanian 2013 menunjukan dari total 26, 135,470 Jumlah Rumah Tangga Petani, 14,248,870 adalah Rumah Tangga Petani Gurem dan miskin, apa artinya? Ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan di ambang batas aman. Rasio gini kepemilikan lahan versi Badan Pertanahan Nasional terakhir adalah 0,54, terparah sepanjang sejarah. Inilah pondasi pembangunan kita yang rapuh dan absurd.

Hegemoni Dan Ketergantungan
Kebijakan ekonomi yang kelewat liberal dalam dua periode pemerintahan terakhir telah membuat pasar domestik kebanjiran produk impor. Produsen domestik kewalahan karena kehilangan daya saing akibat banyak barang jadi dan komoditas pangan bebas bea masuk (0%) dengan kuota impor tanpa batas. Volume impor Pangan Indonesia dua tahun terakhir sangat tinggi. Pada 2012 berjumlah 13,345,737 ton dengan nilai 6,297 US$. Juta, sementara pada September 2013 sejumlah 9,058,766 ton dengan nilai mencapai 3,897 US$. Juta. Impor produk holtikultura tak kalah tingginya, jumlahnya 2,138,764 ton, bernilai 1,813 US$. Juta pada 2012. Per September 2013 jumlahnya 1,296,374 ton dengan nilai 1,261 US$. Juta. Singkatnya hal itu berarti, bila dibanding pada 2007-2009 impor komoditas pangan kita meningkat 61 % pada periode 2011-2013, dan itu adalah rekor impor terbesar dalam sejarah bangsa ini.

Kian miris rasanya jika melihat bagaimana bangsa agraris pertumbuhan ekonominya justru bersumber dari sektor jasa dan konsumsi, yang sama artinya, modal asing menguasai dan mendominasi wilayah paling penting bangsa ini yaitu sektor pertanian dan pangan. Pasar pangan nasional dikuasai terutama oleh ABC dengan investor HJheinz (USA), Sari Wangi, Bango dan Taro dengan investor Unilever (UK), Aqua dengan investor Danone (France), Helios Nyam-Nyam dengan investor Campbel (US) Ades dengan investor Coca-Cola (US), SGM dengan investor Numico (Belgium). Jadi ke mana keuntungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kita paling banyak mengalir?

Liberalisasi dan ketergantungan pada asing jelas tercermin dari kebijakan nasional pangan dan pertanian yang berorientasi industri padat modal berskala besar untuk tujuan perdagangan ekspor. Langkah ini hanya mungkin dilakukan oleh korporasi besar seperti tampak pada program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dan koridor pangan dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang mengejar intensifikasi produksi semata-mata. Semuanya demi kebutuhan perdagangan pangan global, bukan pada kebutuhan rakyatnya sendiri.

***
Kemiskinan sangat erat terkait dengan sistem dan manajemen aksesibilitas pada pangan bagi mereka yang gurem dan lapar. Soal tanah nyatanya memang soal hidup dan ukuran kemakmuran rakyat sebagaimana dikatakan Mochammad Tauchid (1951). Karena itu, pembaharuan agraria lewat intervensi kebijakan negara menjadi sebuah keharusan. Jangan lagi agenda pembaharuan agraria sekedar sebagai kehendak politis ketimbang komitmen politik yang ditindaklanjuti secara nasional sebagai rencana pembangunan jangka pendek mau pun jangka panjang.

Ekonomi politik indonesia mesti segera menimbang agenda agraria khususnya pembaruan agraria sebagai agenda nasional yang penting dan mendesak demi mewujudkan kedaulatan pangan dan politik pertanian yang transformaif di level global. Potensi indonesia harus segera didorong untuk menciptakan kedaulatan pangan dan merawat kebudayaan agararisnya.

Pemilihan Umum (PEMILU) akan bergulir, pemimpin baru akan hadir. Kita berharap ketiga beban utama bangsa ini, baik beban struktural mau pun beban historis, mendapat perhatian dan komitmen politik yang layak dan cerdas. Jika tidak, ibarat rumah kita akan menjadi rumah absurd; yang menjalani hukuman untuk terus berkubang pada persoalan yang sama dengan beban berat yang tak kunjung berkurang. (*)

*Sabiq Carebesth, Pemerhati Masalah Pangan dan Agraria. Twitter @sabiqcarebesth
**Artikel ini dimuat dalam kolom Analysis SINDOWeekly No. 49 Tahun II, 6-12 Februari 2014.

Iklan

tanggapan dan opini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Arsip

Kalender

Februari 2014
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Pengunjung

  • 46,295 hits
%d blogger menyukai ini: