Merefleksikan Kegagalan Pembangunan Pertanian Dan Pangan Di Indonesia

Tinggalkan komentar

Maret 26, 2012 oleh sabiq carebesth

Apa yang harus di tempuh Indonesia dalam mengatasi masalah krisis pangan dan pertanian, bagaimana mengentaskan masyarakat miskin yang sebagaian besar terkonsentrasi di pedesaan? Pertanyaan itu akhir-akhir ini menjadi topik besar dalam banyak diskusi dari berbagai kalangan baik swasta, pengambil kebijakan mau pun masyarakat sipil. Pasalnya jelas, tingkat import bahan pangan yang tinggi, minimnya lahan produksi pangan, rendahnya daya beli masyarakat dan di satu sisi tingginya angka kemiskinan dan pada focus utamanya adalah masalah krisis pangan.

Agus Suman, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dalam Opininya “Menyoal Ancaman Krisis Pangan” yang di muat di harian Media Indonesia (18/01) bahkan membeberkan fakta bagaimana sepanjang 2011 ini saja harga beras melambung melampaui inflasi. Rata-rata harga beras naik 13, 2 persen, sedangkan inflasi sebesar 3,7 %. Di sisi yang lain produktifitas pangan khususnya beras pada 2011 hanya 49, 44 kuintal/ha. Merosot ketimbang pada 2010 yang mencapai 50, 15 kuintal/ha, dan pada 2009 yang mencapai 49, 99 kuintal/ha. Sementara nilai import beras mencapai 2, 5 juta ton sepanjang 2011 ini atau mencapai Rp. 11, 7 triliun. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari-Juni 2011, beberapa impor pangan yang tercatat antaralain beras, jagung, kedelai, biji gandum dan Meslin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging sejenis lembu, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao,cabe kering, tembakau dengan total volume 11,33 juta ton dengan nilai US$ 5,36 miliar (kurang lebih Rp 45 triliun). BPS juga mencatat bahwa Indonesia juga mengimpor bawang merah. Impor bawang merah terbesar dari negara India dengan nilai US$ 3,575 juta untuk 8,87 ribu ton, kemudian Thailand dengan nilai US$ 3,187 juta untuk 5,961 ribu ton, dan Filipina sebesar 2,996 ribu ton dengan nilai US$ 1,4 juta. (Media Indonesia 8/06)

Sementara itu di tengah opini ancaman krisis pangan yang makin kronis, pemerintah, setidaknya sebagaimana tampak dalam draft Revisi UU Pangan, lebih memilih jalur korporasi dan liberalisme sektor pangan sebagai penopang masa depan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan Food Estate seperti pada proyek MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State) di Merauke menunjukan kiblat pertanian Indonesia sekarang adalah “betting on the strong” (mengutamakan yang kuat). Akibatnya membiarkan masa rakyat pedesaan tetap miskin, dan sekaligus melestarikan kontradiksi si kuat melawan si rakyat kecil, kontradiksi industri versus pertanian, serta kontradiksi desa dan kota. Dengan riwayat seperti itu, Indonesia menjadi Negara yang semakin terlambat mentransformasikan pertaniannya ke pertanian modern.

Apakah kebijakan pertanian liberal dan korporatisme pangan itu keliru? Tentu saja hal itu masih bisa diperdebatkan, namun banyak pakar seringkali melihat persoalan pangan lebih menggunakan pendekatan produksi, pasar, dan mekanisme perdagangan yang selama ini menjadi bagian dari paradigma pembangunan pertanian sebagaimana di masa Orde Baru (Orba). Tulisan ini juga bermaksud melengkapi Opini tawaran solusi krisis pangan yang dituliskan Agus Suman, dalam Opininya “Menyoal Ancaman Krisis Pangan” yang menurut hemat penulis masih belum beranjak dari pendekatan pasar, produksi, dan mekanisme perdagangan semata.

Menengok Ke era Developmentalisme

Sejak awal tahun 1970, paradigama pembangunana pertanian di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi di jadikan buffer (peyangga) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebagai peyangga, yang terpenting bagi pemerintahan Orde Baru (Orba) saat itu adalah bagaimana mendongkrak produksi pangan dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan tidak beresiko politik. Pilihan ini sebagai antithesis program land reform di masa Orde Lama (Orla) yang dijadikan landasan utama dalam program pembangunan pertanian semesta. Kebetulan pada saat bersamaan arus global ekonomi-politik dunia memperkenalkan revolusi hijau sebagai lawan dan alternative revolusi merah.

Orba yang sejak kelahirannya menganut idiologi ekonomi kapitalistik cenderung melaksanakan pembangunan perataniannya melalui by-pass approach (jalan pintas), yaitu revolusi hijau tanpa reforma agrarian (pembaruan agraria). Karena itu, pembangunan di Indonesia oleh Rohman Sobhan (1993) sebagaimana dikutuip Saiful Bahari (2004) di sebut sebagai development without social transition (Wiradi, 1999).

Perubahan paradigma ini menciptakan missing link dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu period eke periode lain. Pertanian tidak lagi dipandang dalam aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekedar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Tanah sebagai alas pembangunan pertanian tidak dianggap sebagai faktor amat penting. Persoalan keterbatasan lahan petani yang rata-rata hanya memiliki 0,25 hektar, dianggap dapat diatasi dengan non land based development, bukan dengan merombak dan menata kembali struktur penguasaan tanah yang lebih adil dan merata melalui reforma agrarian. Cara pandang sepetri ini merupakan cermin jalan pintas yang mendominasi kebijakan strategi pembangunan pertanian sejak masa Orba sampai sekarang.

Keberhasilan Orba dalam swasembada pangan terutama beras pada tahun 1986 tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai kebenaran paradigm dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan Survei Agro Ekonomi (SAE) dan lembaga-lembaga lain menunjukan, justeru saat produksi beras mencapai titik puncak, jumlah petani gurem meningkat dari 50, 99 % menurut Sensus pertanian tahun 1993 dan berdasarkan sesnsu tahun 2003terjadi peningkatan 2,6 persen per tahun. Hasil penelitian ditingkat mikro di beberapa desa memperjelas keterkaitan antara kepemilikan tanah, tingkat kemiskinan, dan krisis pangan. Kelompok masyarakat paling miskin dan rawan pangan di pedesaan adalah petani gurem dan buruh tani.

Lantas ke mana larinya surplus pangan itu? Siapa yang memetik keuntungan jerih payah petani? Mengapa tidak terjadi transformasi social-ekonomi pedesaan di saat pertanian telah mencapai surplus? Kelompok yang paling di untungkan selama zaman emas adalah kaum industrialis. Kebijakan politik ekonomi Orba menggunakan surplus pertanian guna menyubsidi industri lewat politik pangan murah untuk menjaga stabilitas upah buruh demi mempercepat proses industrialisasi.
Di beberapa Negara seperti China dan Kore Selatan, strategi itu digunakan. Namun, ketika industri telah menghasilkan surplus, sebagian keuntungan dikembalikan lagi ke sector pertanian. Hal ini lah yang tidak terjadi di Indonesia.

Kamus Indoensia, setalah pertanian diperas habis lantas ditinggalkan. Surplus industri justeru dipakai untuk konsumsi barang mewah, pembangunan property, dan sebagain lagi di bawa lari ke luar negeri (capital out flow). Pertanian hanya ditempatkan sebagai subordinasi sektor industry sehingga tidak pernah terjadi transformasi sosial-ekonomi di pedesaan mau pun tingkat nasional.
***

Persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi, tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek yang menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah; (2) akses input dan proses produksi; (3) akses terhadap pasar; dan (4) akses terhadap kebebasan.

Dari keemapat prasyarat di atas, jika kita lihat yang belum dilaksanakan secara konsisten adalah membuka akses petani dalam kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam berporduksi. Pemerintah hingga kini selalu menghindari kedua hal itu karena dianggap mempunyai resiko politik tinggi. Kebijakan pemerintah lebih banyak di fokuskan pada produksi dan pasar.

Padahal, apabila kita bercermin pada kisah sukses pembangunan pertanian di Jepang, Korea, Thailand, China, dan Vietnam, semuanya tidak terlepas dan diawali dengan perombakan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang melalui program reforma agrarian. Refroma agrarian sendiri mencakup redistribusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani, penataan produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan atau organiasi petani dalam bentuk kopreasi atau asosiasi petani dan proteksi terhadap produk-produk pertanian.

Menyimak kembali ke Indonesia, orang miskin membelanjakan sebagian besar uangnya untuk keperluan makanan. Dengan struktur pengeluaran yang demikian maka bagi kelompok miskin dan mendekati miskin, kenaikan harga pangan akan berdampak sangat signifikan pada daya beli masyarakat di kelompok bawah. Oleh karenanya, strategi dan kebijakan stabilisasi harga pangan yang tepat menjadi salah satu bagian penting dalam pengentasan kemiskinan.

Oleh karenanya perubahan lembaga yang mengurusi pangan (Bulog Khususnya) harus kembali dikuatkan terlepas dari beragam masalah yang ada di Bulog sekarang ini seperti korupsi dan minimnya kewenangan. Namun melalui penguatan Bulog diharapakan pemerintah bisa merumuskan kebijakan strategis baik dari sisi peningkatan produksi, koreksi atas menejemen stok yang membatasi peluang Bulog untuk membeli beras produksi dalam negeri baik hasil petani rakyat maupun perusahaan pertanian (korporasi). Peningkatan produksi pangan pun memerlukan dukungan strategi dan kebijakan di sektor lain. Pemerintah misalnya perlu menjamin kebutuhan gas alam bagi produsen pupuk, kebijakan perdagangan yang berpihak dan lebih memberikan peluang pasar bagi produksi pangan dalam negeri. Kebijakan fiskal dan anggaran juga diperlukan untuk membangun infrastruktur pertanian, termasuk juga penyediaan institusi pembiayaan yang sesuai dengan karakter sektor pertanian pangan.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, bahan pangan, dan penciptaan lapangan pekerjaan harus menjadi satu kesatuan yang terpadu dan sinergis. Kita bisa belajar dari bagaimana Cina mengelola sumberdaya alamnya dan mengentaskan kemiskinan – yang seperti di Indonesia – terkonsentrasi di pedesaan. Cina berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan menjadi kelas menengah baru dengan strategi penciptaan lapangan kerja yang masif di perdesaan, industri berbasis sumber daya alam, energi murah untuk industri, pengelolaan SDA untuk kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan perubahan strategi dan kebijakan tersebut akan memerlukan perubahan perundang-undangan dan peraturan, akan tetapi yang lebih mendasar adalah perlunya perubahan paradigma. Pemerintah harus sepenuhnya mengadopsi paradigma yang sesuai dengan konstitusi dan meninggalkan paradigma neoliberalisme yang menurut hemat penulis tidak sejalan dengan semangat dan nilai konstitusinal negeri ini.

Belajar dari keberhasilan Negara-negara yang disebutkan di atas, keberhasilan Negara-negara itu dalam reforma agraria telah memberi landasan kuat guna menempuh jalan industrialisasi dan transformasi sosial-ekonomi dalam skala nasional. Dapat dikatakan, reforma agrarian hingga kini adalah jalan terbaik bagi Negara-negara agraris seperti Indonesia untuk melakukan transformasi sosial-ekonomi dan pembangunan fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Sayang, di Indoensia isu reforma agraria masih menjadi momok menakutkan karena dianggap sebagai warisan konflik berdarah tahun 1965. Selain itu, pemerintah juga masih amat percaya dengan resep non land based development sebagai cara efektif untuk mengatasi krisis pangan dan sektor pertanian. Kita hanya bisa membanggakan kesuksesan Negara-negara Asia yang disebutkan di atas tanpa melihat konteks sejarahnya.

Jadi agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, tidak ada jalan lain untuk membangun pertanian yang kuat dan bangsa yang mandiri-berdaulat kecuali keempat prasayarat yang sudah dijelaskan di atas harus dipenuhi lebih dahulu. Jangan sampai kita membangun pertanian seperti membangun rumah di atas angina, tanpa disediakan alasnya lebih dahulu. Dan akhirnya, perubahan apa pun yang tidak beserta terjadinya transformasi sosial masyarakat, bukanlah perubahan yang fundamental kecuali sebuah dinamika politis dari kepentingan segelintir elit pengambil kebijakan yang tak jarang justeru hanya melahirkan konflik berdarah di masyarakat lapis bawah. Naudzubillah…***

Sabiq Carebesth, Pimpinan Redaksi Jurnal Pertanian dan Pedesaaan Yayasan Bina Desa, Jakarta.

Iklan

tanggapan dan opini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Arsip

Kalender

Maret 2012
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Pengunjung

  • 47,944 hits
%d blogger menyukai ini: