“Masalah Agraria” yang belum (akan) berakhir…

Tinggalkan komentar

Oktober 3, 2011 oleh sabiq carebesth

Masalah agraria adalah soal yang kompleks dan rumit, terutama dalam konteks Indonesia masa kini. Untuk memahami secara lebih baik, tidak bias tidak orang perlu memahami sejarah, baik sejarah Indonesia maupun dunia. Dan buku “Masalah Agraria” karya Alm. Moch. Tauhid ini adalah sumbangsih besar untuk pemahaman yang lebih baik pada soal “Masalah Agraria.”

“Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup, manusia. Untuk ini orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.” (Moch. Tauchid, 1952)

Oleh karenanya wajar jika kemudian Alm. Mochammad Tauchid dalam buku “Masalah Agraria” ini menyatakan “Siapa Menguasai Tanah, Ia Menguasai Makanan.” Lalu pertanyaan kita adalah siapa yang menguasai tanah kita, Tanah Indonesia selama ini sejak jaman purba kolonial sampai pada perkembangan kapitalime global?

Kapitalisme Global? Apakah lalu buku ini membicarakan dan membahas perkembangan kapitalisme global seperti pada pola penguasaan tanah dan sumber agrarian lain oleh korporasi baik TNC/MNCs seperti hari ini? Tidak banyak dan tidak spessifik memang, tapi membaca buku ini akan memberi gambaran historis yang lebih mendalam tentang perkembangan kapitalisme modern—yang sesungguhnya adalah kelanjutan dari upaya penguasaan sumber-sumber daya agraria. Dan hal tentu saja sebagaimna dalam perkembangan teoritik-filosfis menyangkut perkembangan paradigmatic kapitalisme global adalah fase dialektis dari feodalisme, buku ini memberi konstribusi luar biasa dalam beberapa tema bahasannya untuk mengejewantahkan fase tersebut. Benarkah feodalisme di Indonesia berpola sama dengan feodalisme di Eropa? Bagaimana hubungan orang dengan tanah? Raja dengan rakyat?

“Sebelum penjajahan, pada zaman kekuasaan raja-raja, hukum tanah berdasar sistem feodalisme, yang dasarnya: Tanah adalah milik raja. Rakyat adalah milik raja juga. Di kerajaan Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (kagungan dalem) Rakyat hanya pemaro dan statusnya peminjam (wewenang anggaduh). Masyarkat feodalisme merupakan perbudakan dalam ekonomi, politik, dan sosial.” [Masalah Agraria: hlm.13-14]

Parakitri T. Simbolon dalam usaha luar biasanya mendedah jelaskan Buku Moch. Tauchid ini, mengajukan sebuah pertanyaan kritis: Berdasarkan sistem feodalisme? Ini mencengangkan karena negeri-negeri maju sekarang ini, seperti Eropa, juga Jepang, bertolak dari feodalisme, di mana penguasa tanah berusaha keras mengelola tanah dan penghuninya seproduktif mungkin. Kalau betul dulu punya feodalisme, mengapa negeri kita terpuruk hingga sekarang?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), dedengkot penelitian ilmiah hukum adat itu, secara tak langsung telah menyanggah pendapat bahwa sistem hukum tanah di negeri kita berdasarkan feodalisme. Begitu kurang terikatnya hukum adat dengan tanah daripada dengan orang sehingga Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat itu rechtsstam, jadi semacam keluarga hukum yang melampaui batas-batas Indonesia ke kawasan yang jauh lebih luas sejak dari Formosa (Taiwan) hingga Madagaskar.

Secara mudah feodalisme yang pernah ada di Eropa atau Jepang itu adalah sistem di mana orang ikut tanah, sedang di negeri kita tanah ikut orang. Penguasa memiliki tanah, dan karena itu ia menguasai orang yang hidup di sana. Di negeri kita penguasa memiliki orang, lalu orang itu diberi tanah untuk sumber hidupnya. The social tie was strictly personal and in no way based on land. Dalam sistem feodal, penguasa mengembangkan tanahnya agar makin banyak orang mau tinggal di sana. Di negeri kita dulu, penguasa menelantarkan tanahnya sehingga ia terpaksa bergantung pada orang-orang yang dikuasainya. [J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy(Cambridge: The University Press, 1944), hlm. 13-4]

Dalam buku “Masalah Agraria” ini, Moch. Tauhid menjelaskan bahwa struktur feodal dalam coloni monopoli sumberdaya tanah di Indonesia adalah feodalisme yang berbeda dengan feodalisme lama di Eropa. “Untuk membedakannya dari feodalisme di Eropa, kita katakan saja˜feodalisme lama, sedang yang kemudian coba diterapkan oleh penjajah, ya feodalisme baru. [v, 18] Jadi benarkah The land went with the people, tanah ikut orang, bukan the people went with the land, orang ikut tanah. Kira-kira mengapa di negeri kita yang berlaku adalah the land went with the people, tanah ikut orang?

Dalam kasus ini mencatat bahwa  raja, khususnya di Jawa, membagi-bagi tanah kepada pegawainya, lalu pegawai itu memberi upeti atau bakti atau bulu bekti kepada raja, dan juga harus bekerja-bakti atau janggolankuduran kepada raja. Untuk meringankan beban upeti, pegawai raja sering menambah orang sebanyak-banyaknya di tanah-jabatannya dengan memilah-milah tanah dalam kapling lebi kecil untuk setiap orang. Dan hal ini berakibat pengecilan (versnippering) tanah garapan rakyat.Semua ini berakibat penindasan pengawai raja dari yang paling atas sampai yang paling bawah atas nama raja. Penggarap pun makin menderita.

Buku “Masalah Agraria” ini juga menyebut bahwa pada dasarnya sikap pemerintah jajahan, kecuali Jepang, sangat ragu, mendua, sehingga penguasaan tanah sering berdasarkan vested interest]. Penaklukan raja-raja oleh Belanda, sejak zaman Kumpeni (VOC) berarti perampasan kekuasaan raja. Kekuasaan raja itu ditafsirkan menurut kepentingan dan tujuan politiknya di sini. Tiap kali VOC menguasai suatu wilayah, pola penguasaan raja atas tanah praktis dilanjutkan. Tatkala pemerintah jajahan setelah VOC bubar terdesak kebutuhan uang, tanah dijual kepada seseorang lengkap dengan kekuasaan atas penduduk yang ada di dalamnya. Timbullah apa yang dikenal dengan tanah partikelir. Tatkala Inggris merebut negeri kita dari Belanda, pola penguasaan raja atas tanah diganti dengan pemberlakuan sewa tanah (landrente) yang harus dibayar oleh petaninya. Sesudah Inggris menyerahkan negeri kita kembali kepada Belanda, pola sewa tanah (landrente) diganti dengan Cultuurstelsel yang terkenal sebagai malapetaka bagi rakyat Indonesia. Tatkala Belanda memasuki zaman liberalisme, penguasaan tanah di negeri kita ditata untuk kepentingan … modal partikelir, terutama modal pertikelir Belanda. Penataan itu terkenal sebagai Agrarische Wet [yang dicanangkan pada] 9 April 1870. Landasannya terkenal sebagai Domeinverklaring [yang] berbunyi: Semua tanah yang tidak ternyata memiliki hak eigendom, adalah kepunyaan negeri. Maksudnya, semua tanah yang jelas tidak dikuasai berdasar hak pemilikan lain, merupakan tanah negara. [hlm. 15-19].

Demikian lah buku ini secara jeli telah berhasil menyingkapkan secara terang benderang bagaimana kerusakan struktural telah terjadi pada pondasi pokok kehidupan mayoritas rakyat (desa) akibat politik agraria yang ekspolitatif dalam rentang waktu yang panjang sejak masa colonial sampai dengan masa decade awal pasca proklamasi kemerdekaan. Komplikasi social yang lahir dari padanya sekarang kita kenal dalam istilah “kemiskinan agrarian yang akut dan kronis karena absesnnya kebijakan pembaharuan agraria yang berakibat kepada semakin intensnya konflik, sengketa,perkara agraria di negeri ini.

Kupasan dalam buku karya Mochammad Tauchid (1914-1981) yang merupakan seorang pendiri bangsa (kader PNI-Baru dan anggota kelompok bawah-tanah Syahrir), pejuang kemerdekaan (anggota BP-KNIP), pemimpin gerakan tani (pendiri BTI “ Barisan Tani Indonesia), pejabat negara (anggota DPR), dan pendidik (anggota Majelis Luhur Tamansiswa) merupakan cetusan jiwa penulisnya yang hendak memberi sumbangan pada upaya perubahan sistem politik agraria warisan kolonial yang membuat petaka bagi kaum tani Indonesia. (dalam kata pengatar Prof. Endiatmo Sotarto, Masalah Agraria, cetakan ke 2, STPN)

Dan demikian, meminjam bahasa Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc. Sc., dalam bukunya Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa (Dari Ngandagan, Jawa Tengah sampai Porto Alegre, Brazil), sesungguhnyalah masalah agraria, khususnya RA, bukanlah masalah sederhana melainkan rumit, kompleks dan sukar karena menyangkut berbagai aspek kehidupan. Anda berani melanjutkan perjalanan Reforma Agraria yang belum (akan) berakhir ini? Saya harap anda berani! Selamat Membaca…

**Sabiq Carebesth, Redaktur Jurnal dan Majalah Pertanian dan pedesaan Yayasan Bina Desa, Jakarta. /2010

Iklan

tanggapan dan opini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Arsip

Kalender

Oktober 2011
S S R K J S M
    Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Pengunjung

  • 44,765 hits
%d blogger menyukai ini: